Oleh: Nazamuddin Syain*)
Kategori: Opini
Fenomena tawuran di Kabupaten Alor belakangan menjadi perhatian publik. Namun dalam banyak situasi, penanganan persoalan ini kerap dipandang secara parsial. Ketika konflik pecah di tengah masyarakat, sorotan publik hampir selalu tertuju kepada aparat kepolisian, khususnya Polres Alor, sebagai pihak yang dianggap paling bertanggung jawab atas kondisi tersebut.
Padahal, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan semata tugas aparat penegak hukum. Persoalan tawuran merupakan masalah sosial yang kompleks, melibatkan banyak faktor, mulai dari lingkungan pergaulan, lemahnya pengawasan, pengaruh media sosial, hingga rendahnya kesadaran sebagian generasi muda terhadap dampak konflik dan kekerasan.
Dalam konteks itu, penting untuk melihat bahwa Polres Alor tidak hanya hadir pada saat konflik terjadi. Berbagai langkah preventif sesungguhnya telah dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya mencegah terjadinya tawuran di tengah masyarakat.
Melalui program Go To School, aparat kepolisian aktif memberikan edukasi kepada pelajar mengenai bahaya tawuran, pentingnya disiplin, serta kesadaran hukum dan sosial. Program ini menjadi bagian dari investasi jangka panjang dalam membangun karakter generasi muda agar tidak mudah terjerumus dalam tindakan yang merugikan diri sendiri maupun lingkungan.
Selain itu, kegiatan Jumat Curhat menjadi ruang komunikasi terbuka antara masyarakat dan aparat kepolisian. Forum tersebut memberi kesempatan kepada warga untuk menyampaikan berbagai persoalan sosial dan keamanan secara langsung, sehingga penyelesaian masalah dapat dilakukan secara lebih dini melalui dialog dan pendekatan persuasif.
Pendekatan humanis juga terlihat melalui program Ngopi Presisi, di mana aparat membangun kedekatan dengan masyarakat melalui komunikasi yang lebih santai namun substansial. Kehadiran aparat di tengah masyarakat dalam suasana informal seperti ini memiliki nilai penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat deteksi dini terhadap potensi konflik sosial.
Sayangnya, berbagai upaya pencegahan tersebut sering kali tidak mendapat perhatian yang seimbang. Publik lebih banyak menyaksikan aparat ketika konflik sudah pecah dan situasi menjadi tidak terkendali. Dalam kondisi demikian, aparat dituntut bertindak cepat, tegas, dan tepat dalam waktu yang sangat terbatas.
Di sisi lain, setiap tindakan tegas yang dilakukan aparat di lapangan kerap menuai kritik bahkan tudingan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Namun apabila aparat memilih bertindak lebih hati-hati atau menahan diri, mereka juga tidak jarang dianggap lamban dan tidak tegas. Situasi ini menunjukkan bahwa aparat berada dalam posisi yang tidak mudah, karena harus menyeimbangkan antara penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak sipil.
Perlu dipahami bahwa aparat kepolisian juga merupakan manusia biasa yang bekerja di bawah tekanan dan risiko tinggi. Mereka memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan publik, sekaligus menghadapi ekspektasi masyarakat yang terus meningkat.
Karena itu, penyelesaian persoalan tawuran tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada aparat kepolisian. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, hingga lingkungan sosial di sekitar generasi muda. Pencegahan konflik hanya dapat berjalan efektif apabila dilakukan secara kolektif dan berkesinambungan.
Sudah saatnya publik melihat persoalan ini secara lebih objektif dan menyeluruh. Kritik terhadap aparat tentu penting dalam negara demokrasi, namun apresiasi terhadap berbagai langkah pencegahan dan pendekatan humanis yang telah dilakukan juga perlu diberikan secara proporsional.
Pada akhirnya, menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Kabupaten Alor.
—
*) Penulis merupakan SDM Program Keluarga Harapan (PKH) pada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bertugas di Kabupaten Alor. Aktif dalam pendampingan sosial masyarakat serta memiliki perhatian terhadap isu-isu sosial, pendidikan, dan ketertiban masyarakat di daerah.
