Mengembalikan Kebijakan kepada Riset dan Kebutuhan Masyarakat
Dalam ilmu kebijakan publik, sebuah program idealnya melalui proses identifikasi masalah, penyusunan alternatif kebijakan, analisis dampak, implementasi, serta evaluasi. Kebijakan yang baik bukan hanya kebijakan yang memiliki tujuan mulia, melainkan kebijakan yang didukung bukti, dapat dilaksanakan, dan memberikan manfaat nyata.
Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, setiap program strategis nasional harus memiliki landasan kajian akademik dan analisis kebutuhan yang terbuka untuk diuji publik. Riset tidak boleh hanya menjadi pelengkap dokumen administratif setelah keputusan politik dibuat.
Kedua, pemerintah perlu memperkuat evaluasi independen. Penilaian keberhasilan program tidak semestinya hanya bersumber dari laporan lembaga pelaksana. Perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok penerima manfaat perlu dilibatkan.
Ketiga, pemerintah harus membuka ruang kritik dan partisipasi masyarakat. Kritik terhadap kebijakan bukan ancaman bagi negara. Justru melalui kritik, pemerintah dapat mengetahui kesenjangan antara perencanaan dan realitas pelaksanaan.
Keempat, pembangunan harus diarahkan pada investasi jangka panjang, terutama pendidikan, kesehatan, penelitian, teknologi, dan penciptaan lapangan kerja produktif. Pemenuhan kebutuhan dasar memang penting, tetapi pembangunan kualitas manusia tidak boleh berhenti pada urusan konsumsi.
Kita Membutuhkan Negara yang Berpikir Jauh ke Depan
Pada akhirnya, kegelisahan ini bukan semata-mata tentang MBG, Koperasi Desa Merah Putih, atau program pemerintah lainnya. Persoalannya jauh lebih besar: bagaimana negara menentukan arah pembangunan dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat?
Kita tentu menginginkan masyarakat yang kenyang, anak-anak yang sehat, desa yang mandiri, serta pendidikan yang berkualitas. Namun, kita juga ingin hidup dalam negara yang mampu melahirkan peneliti, ilmuwan, teknolog, inovator, dan generasi muda yang sanggup bersaing di tingkat global.
Indonesia tidak kekurangan sumber daya manusia dan tidak kekurangan gagasan. Yang perlu terus diperkuat adalah keberanian untuk menyusun kebijakan berdasarkan ilmu pengetahuan, mendengar suara masyarakat, dan mengoreksi program yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Sebab, negara tidak boleh terjebak dalam perlombaan meluncurkan program, sementara persoalan mendasar masyarakat terus menunggu penyelesaian.
Pertanyaan reflektifnya sederhana: apakah kita sedang membangun masa depan bangsa, atau sekadar sibuk mengelola persoalan hari ini?
Kita tidak sedang menolak negara yang memberi makan rakyatnya. Kita hanya ingin negara yang tidak berhenti pada urusan memberi makan, tetapi juga memastikan rakyatnya mampu berpikir, berinovasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan membangun peradaban.
Sebab, bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu memenuhi isi perut rakyatnya, melainkan bangsa yang mampu menghidupkan akal, pengetahuan, dan masa depan generasinya.
