Hasilnya memperlihatkan dua sisi implementasi MBG. Di satu sisi, program ini berpotensi membantu siswa dari kelompok sosial ekonomi menengah ke bawah dalam memperoleh makanan dan mengurangi risiko berangkat sekolah tanpa sarapan. Di sisi lain, penelitian tersebut juga menemukan persoalan desain program, tata kelola, penentuan penerima manfaat, dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah.
Menariknya, evaluasi Kemendikdasmen yang dipublikasikan pada Februari 2026, dengan melibatkan lebih dari 1,2 juta responden murid, melaporkan bahwa sekolah penerima MBG mengalami penurunan gangguan belajar akibat lapar sebesar 2,37 poin persentase lebih besar dibandingkan sekolah yang belum menerima program tersebut.
Dua temuan ini seharusnya tidak dipertentangkan. Keduanya justru memperlihatkan bahwa program dapat memberikan manfaat sekaligus menghadapi persoalan implementasi.
Di sinilah pentingnya evaluasi kebijakan yang tidak hanya mengukur jumlah makanan yang dibagikan atau jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas gizi, keamanan pangan, efektivitas anggaran, ketepatan sasaran, dan dampaknya terhadap proses pendidikan.
Kita juga perlu memahami bahwa stunting bukan persoalan yang dapat diselesaikan hanya melalui pemberian makanan di sekolah. Penanganannya berkaitan dengan banyak faktor, termasuk kesehatan ibu, gizi selama kehamilan, sanitasi, pola pengasuhan, dan pemenuhan gizi pada periode awal kehidupan.
Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang diumumkan Kementerian Kesehatan mencatat prevalensi stunting nasional sebesar 19,8 persen, turun dari 21,5 persen pada 2023. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan gizi masih membutuhkan intervensi lintas sektor yang terintegrasi.
Dengan demikian, MBG harus ditempatkan sebagai salah satu instrumen kebijakan perbaikan gizi, bukan dianggap sebagai satu-satunya jawaban atas persoalan stunting di Indonesia.
Negara Tidak Boleh Kehilangan Prioritas Pembangunan
Terlepas dari kritik terhadap sejumlah program, tentu tidak adil apabila seluruh kebijakan pemerintah dinilai gagal. Ada pula inisiatif yang patut diapresiasi, salah satunya Sekolah Rakyat.
Program pendidikan yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan kelompok rentan tersebut memiliki nilai strategis dalam memperluas akses pendidikan. Negara perlu hadir untuk memastikan bahwa kemiskinan tidak menjadi alasan bagi seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.
Namun, program pendidikan seperti Sekolah Rakyat juga tidak boleh berhenti pada pembangunan fasilitas dan penerimaan peserta didik. Kualitas guru, kurikulum, lingkungan belajar, keberlanjutan pendidikan, dan hasil pembelajaran harus menjadi ukuran keberhasilannya.
Pada titik ini, kita perlu kembali membicarakan prioritas pembangunan Indonesia.
Apakah pembangunan bangsa cukup diukur melalui seberapa banyak program bantuan yang diluncurkan? Apakah keberhasilan pemerintah cukup dilihat dari berapa banyak makanan yang dibagikan, koperasi yang dibentuk, atau bangunan sekolah yang didirikan?
Tentu tidak.
Bangsa yang besar membutuhkan lebih dari sekadar program yang terlihat. Bangsa yang besar membutuhkan investasi serius pada ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, riset, dan inovasi.
Sebagai perbandingan, China menunjukkan bagaimana investasi jangka panjang dalam penelitian dan pengembangan (research and development/R&D) menjadi salah satu instrumen penting pembangunan nasional.
Berdasarkan data Biro Statistik Nasional China, pengeluaran negara tersebut untuk penelitian dan pengembangan pada 2024 mencapai 3,613 triliun yuan atau sekitar 2,68 persen dari produk domestik bruto. Angka tersebut memperlihatkan keseriusan investasi dalam membangun kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi.
Perbandingan ini tentu tidak berarti Indonesia harus meniru seluruh kebijakan China. Namun, ada pelajaran penting yang dapat diambil: pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga harus mempersiapkan kapasitas bangsa untuk menghadapi masa depan.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Dengan potensi sumber daya manusia yang begitu besar, kita semestinya tidak hanya sibuk mendistribusikan bantuan, tetapi juga serius membangun ekosistem penelitian, memperkuat perguruan tinggi, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mendorong inovasi di berbagai sektor.
Jangan sampai kita memiliki banyak program, tetapi tertinggal dalam penguasaan teknologi. Jangan sampai anggaran pembangunan terserap untuk kegiatan yang populer, sementara investasi terhadap pengetahuan dan kualitas manusia justru tidak memperoleh perhatian yang sebanding.
