Kalabahi, Alor News — Tanggal 10 Januari bukan sekadar penanda waktu dalam kalender sejarah Indonesia. Di balik tanggal tersebut, bangsa ini pernah menyaksikan bagaimana suara rakyat, yang diaktualisasikan melalui gerakan mahasiswa, mampu memengaruhi arah kekuasaan dan perjalanan bangsa. Peristiwa itu dikenal sebagai Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura).
Tritura lahir dari situasi nasional yang berada dalam tekanan berat. Pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965, kondisi politik tidak stabil dan perekonomian rakyat berada pada titik terendah. Inflasi melambung tinggi, harga kebutuhan pokok tidak terkendali, sementara kepercayaan publik terhadap pemerintah terus menurun. Dalam kondisi inilah, mahasiswa tampil sebagai corong kegelisahan rakyat.
Pada Senin, 10 Januari 1966, mahasiswa yang tergabung dalam berbagai kesatuan aksi turun ke jalan menyuarakan tiga tuntutan utama yang kemudian dikenal sebagai Tritura.
Pertama, pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), yang dianggap bertanggung jawab atas instabilitas politik nasional.
Kedua, pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur yang terlibat atau terindikasi Gerakan 30 September (G30S)/PKI, sebagai upaya memulihkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan.
Ketiga, penurunan harga-harga serta perbaikan kondisi ekonomi rakyat, yang kala itu terhimpit oleh inflasi dan kelangkaan kebutuhan pokok.
Tiga tuntutan tersebut bukan sekadar agenda politik kelompok tertentu, melainkan cerminan nyata dari penderitaan dan harapan masyarakat luas. Inilah yang membuat Tritura memperoleh legitimasi moral yang kuat. Mahasiswa tidak sedang merebut kekuasaan, melainkan menuntut tanggung jawab negara terhadap keselamatan politik dan kesejahteraan rakyatnya.
Baca Juga: Kelompok Ternak Gemetar Nurbenlelang Terima Bantuan dari Ahmad Yohan
Kekuatan utama Tritura terletak pada keberanian moral dan keberpihakan yang jelas kepada kepentingan rakyat. Gerakan ini menunjukkan bahwa kritik terhadap kekuasaan dapat dan harus dilakukan ketika negara menjauh dari amanat konstitusi. Tekanan publik yang konsisten akhirnya menjadi salah satu faktor penting yang mendorong perubahan besar dalam konfigurasi politik nasional.
Sejarah kemudian mencatat bahwa Tritura berkontribusi signifikan dalam proses peralihan dari Orde Lama menuju Orde Baru. Meski perjalanan sejarah setelahnya tidak lepas dari berbagai kritik, Tritura tetap memiliki tempat tersendiri sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan dan ketimpangan kekuasaan.
Namun, memperingati Tritura hari ini seharusnya tidak berhenti pada romantisme masa lalu. Pertanyaan yang patut diajukan adalah: masihkah suara rakyat memiliki daya tekan yang sama dalam demokrasi hari ini? Di tengah kebebasan berekspresi dan derasnya arus informasi, suara rakyat kerap tereduksi menjadi kebisingan tanpa arah.
Tritura mengajarkan bahwa suara rakyat harus disertai keberanian, konsistensi, dan orientasi pada kepentingan bersama. Kritik yang membangun, beretika, dan berpihak pada keadilan sosial adalah roh dari Tritura itu sendiri. Tanpa nilai-nilai tersebut, kebebasan berbicara justru kehilangan maknanya.
Bagi generasi muda, khususnya mahasiswa dan pelajar, Tritura adalah cermin sejarah. Keberanian bersuara tidak boleh padam, tetapi harus dibarengi dengan kecerdasan berpikir dan tanggung jawab moral. Sementara bagi para pemegang kekuasaan, Tritura menjadi pengingat bahwa legitimasi sejati lahir dari kepercayaan rakyat, bukan semata dari jabatan dan kewenangan.
Akhirnya, Kilas Balik Tritura 10 Januari 1966 menegaskan satu pelajaran penting: sejarah bangsa Indonesia pernah berubah karena rakyat berani bersuara. Dan selama ketidakadilan masih dirasakan, semangat Tritura akan selalu relevan sebagai penanda bahwa arah bangsa seharusnya ditentukan oleh kepentingan rakyat, bukan oleh kekuasaan semata.
Penulis/Editor: Redaksi Alor News
Foto: Arsip Nasional
