Kalabahi, Alor News – Global Partnership for Education (GPE), organisasi internasional berbasis di Washington D.C., Amerika Serikat, bersama dengan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), menyelenggarakan kegiatan Learning Cycle on The Use of Data for Education Policies ke-XIX.
Kegiatan yang digelar sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026 ini telah resmi dibuka secara daring pada Kamis (9/10/2025), oleh José Luís Canêlhas, Managing Director KIX EAP Hub di FERDI (NORRAG Global Education Center), Jenewa, Swiss. Jose merupakan pakar di bidang perencanaan dan ekonomi pendidikan dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di tingkat internasional. José juga aktif dalam komite tata kelola dan kebijakan di Global Partnership for Education (GPE) serta dikenal atas kiprahnya dalam memperkuat sistem pendidikan di berbagai negara.
Kegiatan yang berfokus pada peningkatan kapasitas peneliti serta pemangku kebijakan dalam memanfaatkan data untuk perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia ini diikuti oleh 40 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), dan beberapa provinsi lainnya.
Sebagian besar peserta merupakan peneliti dan aktivis pendidikan yang aktif di sekolah, madrasah, maupun perguruan tinggi, sehingga kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat kebijakan berbasis data di sektor pendidikan.
Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), kegiatan ini diikuti oleh Hadi Abdul Aziz Kammis, sosok aktivis dan pemerhati pendidikan dari Kabupaten Alor. Kehadirannya menjadi wujud komitmen daerah dalam memperkuat budaya riset dan memperluas pemanfaatan data pendidikan untuk kebijakan yang lebih tepat sasaran, khususnya di wilayah 3T.
Program Learning Cycle XIX dilaksanakan dalam dua bentuk kegiatan, yaitu tatap muka dan daring. Sesi tatap muka dijadwalkan berlangsung pada 2–5 November 2025 di Kota Bandung, Jawa Barat, sementara sesi daring dilakukan secara berkala sepanjang periode penelitian.
Kegiatan ini terbagi dalam lima modul pembelajaran, mulai dari pengenalan kebijakan pendidikan nasional, analisis data pendidikan, hingga strategi komunikasi hasil riset. Peserta dibimbing untuk mengembangkan policy brief berbasis data melalui pendekatan kolaboratif, dengan bimbingan langsung dari para ahli pendidikan nasional dan internasional.
Program ini juga menghadirkan narasumber dari kalangan peneliti nasional maupun internasional, dengan dukungan aktif dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Agama (Kemenag). Melalui kolaborasi ini, kegiatan diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya membangun sistem pendidikan yang lebih adil, berkualitas, dan berpihak pada peserta didik, agar setiap anak, termasuk di wilayah 3T, memperoleh kesempatan belajar yang setara dan bermakna.
🖋️ Penulis: Redaksi Alor News
📸 Editor: Redaksi Alor News
